Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin SE MP MSn selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Inhil, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Kota Tembilahan bersama Pihak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (8/7/2020).
Bertempat di Ruang Excellent Lt. 2 Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, rapat ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Riau tanggal 18 Mei 2020 lalu.
Berdasarkan hasil pantauan BPS Kabupaten Inhil, pada Bulan Juni 2020 Kota Tembilahan tercatat sebagai daerah yang mengalami inflasi tertinggi di Sumatera dengan angka 1,13 persen dari Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,86. Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 sebesar 2,91 persen dan tingkat ikhlas tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 2,99 persen.
Inflasi Bulan Juni tersebut bersumber dari kelompok makanan terutama daging ayam ras dan olahan makanan dari ayam akibat kurangnya supply ayam dari peternak.
Kepala BI Perwakilan Provinsi Riau mengungkapkan tujuan rapat ini ialah untuk mengevaluasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok, dan antisipasi ke depan.
“Kota inflasi di Riau ada 3, Dumai, Pekanbaru, dan Tembilahan. Dumai dan Pekanbaru inflasinya relatif aman selama 6 bulan ini. Inhil ini yang menjadi perhatian kami, karena di Tembilahan inflasinya luar biasa mencapai 3 persen,” katanya.
Yang dikhawatirkan, imbuhnya, ketika musim kemarau, karena saat musim kemarau sering terjadi kenaikan harga bahan pokok, sehingga dikhawatirkan inflasi akan berlanjut.
Pada kesempatan itu, Sekda menjelaskan geografis Kabupaten Inhil, mulai dari letak wilayah, jumlah kecamatan, hingga kondisi alam.
“Kami Kabupaten Indragiri Hilir ini letaknya paling selatan di Provinsi Riau, berbatasan dengan Jambi dan Kepri. Tanah kami gambut, sebagian besar wilayah kami itu perairan. Kecamatan ada 20, ada beberapa yang baru mekar, saat ini kami adalah kabupaten terluas di Provinsi Riau,” urai Said Syarifuddin.
Melihat tingginya angka inflasi ini, Sekda menyebut bahwa inflasi di Inhil selama 1 semester harus segera ditangani, terutama bahan pokok.
“Karena inflasi yang tinggi itu ada di bahan makanan, seperti beras, sayur-sayuran, cabe, bawang. Semua ini pasokan dari luar, tentunya tergantung dari daerah penghasil dan halus distribusi. Kita berharap ke depannya bisa stabil,” ujar Sekda saat dimintai keterangan.
Dari hasil rapat, langkah awal untuk mengatasi inflasi ini ialah dengan mengembangkan potensi yang bisa dikembangkan di daerah sendiri, seperti cabe dan padi.
“Kita juga diikutkan untuk lomba penanganan inflasi daerah se-Indonesia. Kita dibimbing oleh BI dan Pemerintah Provinsi untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat itu pejabat yang tergabung dalam TPID Kabupaten Inhil, yaitu, Plt Kadis Perikanan, Plt Kadis Perdagangan dan Perindustrian, serta Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Inhil.
