OPINI | HUKUM & POLITIK

Mundurnya Wapres dan Pekerjaan Rumah Konstitusi Kita

Oleh: Ali Azhar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Kamis, 12 November 2026, menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Gibran Rakabuming Raka datang ke Kompleks Parlemen dan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Sehari sebelumnya, surat yang sama sudah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, surat itu tidak menyebut alasan khusus. Isinya hanya menyatakan bahwa negara dan masyarakat perlu dijaga melebihi kepentingan dirinya sendiri.

Peristiwa seperti ini jarang terjadi. Seingat penulis, wakil presiden terakhir yang mundur atas kehendak sendiri adalah Mohammad Hatta pada 1956. Bedanya, Hatta mundur karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno, sedangkan kali ini pengunduran diri terjadi di tengah polemik hukum soal terpenuhi atau tidaknya syarat pencalonan. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, penulis melihat peristiwa ini perlu dibaca lebih dari sekadar drama politik. Ada beberapa pekerjaan rumah konstitusi yang ikut terbuka.

Berawal dari Putusan MK

Polemik ini bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, pertimbangan hukumnya membuat publik terkejut. Mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA. Mahkamah juga menegaskan bahwa surat keterangan penyetaraan tidak sama dengan ijazah.

Meski begitu, MK menyatakan tidak berwenang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. Alasannya, status sebagai calon wakil presiden sudah berakhir saat pelantikan pada 20 Oktober 2024, sehingga perkara ini tidak lagi tepat diselesaikan melalui sengketa hasil pemilu. Di sinilah letak persoalannya: ada temuan fakta yang serius, tetapi forum yang memeriksanya menyatakan tidak berwenang memberikan akibat hukum.

Dari kacamata hukum tata negara, keadaan ini menunjukkan adanya celah. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Akan tetapi, undang-undang tidak menyediakan jalur yang jelas jika keraguan atas syarat itu baru terbukti setelah calon dilantik.

Pemakzulan yang Terhenti di Tengah Jalan

Sebenarnya konstitusi sudah menyediakan jalurnya. Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Mekanismenya diatur dalam Pasal 7B: DPR mengajukan pendapat, MK memeriksa dan memutusnya, lalu MPR mengambil keputusan akhir.

Jalur itu sudah mulai ditempuh. DPR telah menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden pada 12 November 2026. Namun, rapat itu batal setelah surat pengunduran diri diserahkan ke MPR.

Mundur adalah hak setiap pejabat dan merupakan cara yang sah secara konstitusional untuk mengakhiri jabatan. Dalam konteks politik, langkah ini juga bisa dipandang meredakan ketegangan dan mencegah proses pemakzulan yang panjang serta melelahkan. Perlu dicatat pula bahwa sebelum mundur, Gibran sempat meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya. Namun dari sisi hukum, ada konsekuensi yang patut dicermati. Pertanyaan pokok, yaitu apakah syarat pencalonan benar-benar terpenuhi, kini tidak akan pernah diputus secara final oleh forum Pasal 7B. Yang tersisa hanyalah pertimbangan dalam putusan PHPU yang amarnya tidak menyentuh pokok perkara.

Jalan Konstitusional Mengisi Kekosongan

Setelah jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan aturan yang tegas. Paling lambat 60 hari, MPR harus bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. UU MD3 menambahkan aturan teknis: Presiden harus menyampaikan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

MPR bergerak cepat. Melalui rapat gabungan pada 13 November 2026, MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026. Pada hari yang sama, MPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon. MPR juga membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc untuk menyiapkan ketetapan MPR.

Kecepatan ini patut diapresiasi karena kekosongan jabatan yang berlarut-larut tidak baik bagi stabilitas pemerintahan. Apalagi saat ini publik juga tengah disibukkan oleh kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang menyeret sejumlah petinggi Polri. Namun, cepat tidak boleh berarti tergesa-gesa.

Tiga Pekerjaan Rumah

Pertama, verifikasi calon pengganti harus ketat dan terbuka. Ironis jika krisis yang bermula dari keraguan atas dokumen syarat pencalonan justru dijawab dengan verifikasi yang tertutup. Tim verifikasi MPR sebaiknya memeriksa dokumen asli kedua calon, termasuk ijazah, dan mengumumkan hasilnya kepada publik sebelum 2 Desember. Wakil presiden pengganti tidak dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, legitimasinya sangat bergantung pada transparansi proses di MPR.

Kedua, pembenahan rezim verifikasi syarat dalam RUU Pemilu. Dalam persidangan, MK mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang memberikan pengecualian penyerahan bukti ijazah tertentu bagi calon presiden dan wakil presiden. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menutup celah tersebut dengan mewajibkan dokumen kelulusan yang sah untuk setiap jenjang yang dipersyaratkan. Selain itu, perlu ada mekanisme keberatan atas syarat calon yang bisa diuji dan diputus sebelum penetapan pasangan calon, bukan bertahun-tahun setelah pelantikan.

Ketiga, akuntabilitas penyelenggara pemilu. Jika pertimbangan MK menunjukkan adanya kelalaian dalam verifikasi, evaluasinya tidak boleh berhenti pada figur yang sudah mundur. Penyelenggara yang meloloskan berkas pencalonan juga perlu dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme etik yang tersedia. Tujuannya bukan mencari kambing hitam, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada Pemilu 2029.

Penutup: Hukum sebagai Rem, Bukan Sekadar Prosedur

Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tidak cukup hanya mempunyai aturan. Negara hukum juga harus mempunyai forum yang mampu menegakkan aturan itu pada waktu yang tepat. Syarat pencalonan yang hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam pemeriksaan, pada akhirnya hanya menunda masalah dan memindahkan bebannya ke kemudian hari.

Bagi kami, mahasiswa hukum di daerah, peristiwa ini juga menjadi pelajaran bahwa konstitusi bukan teks yang jauh di Jakarta. Konstitusi bekerja, atau gagal bekerja, dalam detail administratif seperti selembar ijazah dan satu pasal peraturan KPU. Kini publik menunggu 2 Desember 2026. Semoga yang terpilih bukan hanya sah secara prosedur, tetapi juga meyakinkan secara substansi.

Rujukan: UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3), 7A, 7B, 8 ayat (2); UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; UU MD3; Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026; pemberitaan CNN Indonesia, Kompas, detikcom, Antara, Katadata, dan Riau Pos (6 Oktober–14 November 2026).