Tembilahan, kabarinvestigasi.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Rapat Gabungan Komisi I, Komisi II, dan Komisi IV pada Rabu malam (24/6/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir mengenai permohonan dukungan serta sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD dari Komisi I, Komisi II, dan Komisi IV. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, serta para pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pelaksanaan rapat gabungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap program-program strategis nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Sensus Ekonomi dinilai sebagai kegiatan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam penyediaan data ekonomi nasional maupun daerah yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Dalam pembahasan, peserta rapat menyoroti pentingnya membangun sinergi lintas sektor agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk daerah pesisir, kepulauan, dan wilayah yang memiliki tingkat aksesibilitas cukup menantang.
Selain membahas strategi sosialisasi kepada masyarakat, rapat juga mengulas pentingnya keterlibatan pemerintah desa, kecamatan, organisasi masyarakat, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat dalam mendukung kelancaran pendataan. Seluruh pihak diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan mendorong masyarakat maupun pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif selama proses sensus berlangsung.
Adapun Organisasi Perangkat Daerah yang turut diundang dalam rapat tersebut antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Koordinator Camat Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua APDESI Kabupaten Indragiri Hilir, serta Ketua PSMTI Kabupaten Indragiri Hilir.
Keikutsertaan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian daerah.
Dalam rapat, BPS Kabupaten Indragiri Hilir turut memaparkan tujuan, tahapan, serta manfaat pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Pendataan ini akan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, industri, jasa, pertanian, hingga sektor ekonomi lainnya yang menjadi penggerak pembangunan daerah.
Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi nantinya akan menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis data. Selain itu, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor unggulan daerah, hingga penyusunan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan maksimal, baik melalui sosialisasi maupun pendampingan kepada masyarakat agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
Suasana rapat berlangsung aktif dan konstruktif. Berbagai masukan, saran, serta pandangan disampaikan oleh peserta rapat mengenai strategi pelaksanaan sosialisasi, metode koordinasi antarinstansi, serta langkah-langkah untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama proses pendataan di lapangan.
Di akhir rapat, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Indragiri Hilir. DPRD berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa, organisasi kemasyarakatan, serta para pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif sehingga proses pendataan berjalan secara optimal.
Hasil rapat gabungan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut bagi masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Melalui kerja sama yang solid antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, terpercaya, dan komprehensif sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
