Pemeriksaan LKPD 2025 Dimulai, Sekda Inhil Ajak OPD Kooperatif dan Responsif
Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, S.E., M.T., diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Tantawi Jauhari, M.M., CGRE, menghadiri Entry Meeting yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, Kamis (2/4/2026). Acara yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting ini berlangsung di Aula Bapperida Kompleks Kantor Bupati Inhil, dan merupakan bagian dari pelaksanaan entry meeting serentak untuk wilayah V Sumatera dan Jawa.
Kegiatan ini dipimpin oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., CA, CFE, CFrA, CSFA, AIA, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) BPK RI, Widhi Widayat, S.E., M.Si. Selain itu, hadir pula Anggota Komisi II DPR RI, pimpinan perwakilan BPK di berbagai wilayah, serta kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, hadir Ketua Komisi II DPRD Inhil, tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhil.
Entry Meeting ini menandai dimulainya pemeriksaan LKPD Tahun 2025 yang dilakukan secara serentak dan virtual di seluruh Indonesia. Kegiatan ini mempertegas komitmen bersama antara BPK RI dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Sekda Inhil, Drs. H. Tantawi Jauhari, mengingatkan seluruh kepala OPD untuk mengikuti proses pemeriksaan dengan serius dan memastikan kelancaran kegiatan. “Seluruh perangkat daerah diminta untuk kooperatif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi selama proses pemeriksaan berlangsung, serta meningkatkan koordinasi dengan tim pemeriksa BPK,” tegasnya.
Sekda juga mengingatkan agar tidak ada satu pun OPD yang meninggalkan tempat selama pelaksanaan kegiatan, guna memastikan setiap kebutuhan klarifikasi maupun koordinasi dapat segera ditindaklanjuti. Ini diharapkan akan mempermudah proses pemeriksaan serta memastikan semua informasi yang diperlukan dapat disampaikan tepat waktu dan dengan data yang akurat.
Dengan dimulainya proses pemeriksaan ini, diharapkan Kabupaten Indragiri Hilir dapat terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
