TEMBILAHAN — Adanya informasi akan disalurkannya 50 juta liter minyak goreng ke daerah-daerah oleh pemerintah pusat, menjadi perhatian khusus Anggota Komisi 2 DPRD Inhil.
Komisi 2 mintakan disdagri Indragiri Hilir berkoordinasi dengan disdagri provinsi Riau dalam hal kelangkaan minyak goreng dan rencana pemerintah pusat salurkan 50 juta liter minyak goreng bersubsidi.
Ir. H. Amd Junaidi An.M.Si. ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir memintakan seluruh stok holder terkait di untuk bersama sama dan saling terbuka dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng ini.
“Kita minta Dissagri Inhil untuk terus melakukan pemantauan penyaluran minyak goreng yang dikirim pusat ke provinsi dan akan disebarkan ke daerah-daerah,” sebut Ir H Junaidi An Msi.
Praktisi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah dalam hal ini dinas perdagangan dan perindustrian memiliki langkah langkah stategis dalam mengatasi permasalahan minyak goreng ini.
Apakah permasalahan tataniaganya. Apakah Permasalahan ketersediaan dan kebutuhan atau persoalan lainnya.
“Untuk mengurai semu ini perlu data sehingga dapat diketahui berapa kebutuhan minyak goreng untuk Inhil,” sebutnya.
“Pemerintah juga harus mengambil langkah tegas. Lakukan operasi pasar di berbagai tempat dan beri sanksi tegas kepada produsen nakal yang tidak patuh pada kebijakan,” tukas Ir H Amd Junaidi An MSi..**
